nusakini.com--Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan menjadi magnet bagi banyak pemerintah atau instansi di daerah lain untuk datang dan belajar tentang resep keberhasilan tersebut.  

Kali ini, Selasa (28/11), bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika, gedung Pemerintah Kota Surabaya lantai 5 rombongan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dari dua daerah, yaitu dari Kota Kendari dan juga Kota Bekasi datang berkunjung untuk belajar tentang penyelenggaraan pemerintahan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.  

Perwakilan rombongan dari kedua daerah tersebut menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan ke Kota Surabaya kali ini, yaitu untuk belajar tentang penerapan Smart City di Kota Surabaya karena Surabaya dianggap salah satu kota percontohan untuk penerapan Smart City di Indonesia.  

Cahyo Utomo, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Surabaya memaparkan tentang penerapan Smart City di Kota Surabaya. Menurutnya, lewat aplikasi-aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kerap disebut dengan e-Gov, pelayanan yang ada di Kota Surabaya akan menjadi lebih cepat. Bahkan, Pemkot Surabaya juga menyaring aspirasi dari seluruh masyarakat lewat penyampaian keluhan dan juga pengusulan pembangunan lewat Musrenbang.  

Dalam kesempatan yang sama, Yudho Febriadi, Kepala Bidang Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Gov) Dinas Kominfo Kota Surabaya, menambahkan bahwa pelayanan publik di Kota Surabaya sudah semakin dekat dengan masyarakat lewat mesin e-Kios, yang ditempatkan di seluruh kantor Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, dan juga tempat-tempat pelayanan di Kota Surabaya. Ia juga menjelaskan tentang sistem perijinan di Kota Surabaya yang sekarang sudah semakin mudah dan transparan lewat aplikasi Surabaya Single Window. 

Sementara itu, Antiek Sugiharti, Kepala Dinas Kominfo Kota Surabaya, menambahkan bahwa perlu ada komitmen dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, karena berubah dari sistem lama ke sistem baru yang lebih cepat dan transparan ini tidaklah mudah. Oleh karena itu, butuh adanya komitmen dan kemauan yang tinggi dari seluruh pihak di pemerintah sebagai pengguna sistem aplikasi tersebut.(p/ab)